Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor manufaktur Indonesia mencapai 37,06 miliar dolar AS, tumbuh 6,69% year-on-year, menjadi pilar inti penopang kinerja ekspor nasional Indonesia. Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Reformasi Ekonomi menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam lima tahun terakhir merupakan pendorong utama penguatan ekspor manufaktur. Ia menjelaskan bahwa bijih nikel yang belum diolah diklasifikasikan sebagai ekspor pertambangan, sedangkan produk hilir yang telah diolah dimasukkan ke dalam statistik manufaktur; setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, proporsi produk jadi bernilai tambah tinggi meningkat, langsung mendorong peningkatan pangsa manufaktur dalam total ekspor. Kini manufaktur telah menjadi mesin inti pertumbuhan ekspor Indonesia, dengan struktur produk yang mencakup berbagai jenis bernilai tambah tinggi dan rendah. Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa pada dua bulan pertama 2026, manufaktur merupakan sektor pendorong terbesar pertumbuhan ekspor non-migas, berkontribusi sebesar 5,36%. Beberapa produk ekspor utama mencatat kenaikan signifikan: produk nikel naik 56,30% year-on-year, timah dan produk timah melonjak 89,01%, bahan kimia anorganik dasar lainnya naik 89,58%, semikonduktor dan komponen elektronik juga naik 41,93%. Dari kontribusi ekonomi tahunan dan pertumbuhan ekspor, manufaktur telah lama menjadi sektor kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2023, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,95%, pada 2024 sebesar 0,90%, dan pada 2025 naik menjadi 1,07%; dalam hal pertumbuhan ekspor, pada 2023 tumbuh 1,73%, pada 2024 melonjak menjadi 6,85%, dan pada 2025 terus naik menjadi 7,03%, menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Manufaktur rentan terhadap fluktuasi pasar global, di mana gangguan rantai pasok, kekurangan bahan baku, kenaikan biaya input produksi, dan hambatan logistik dapat menekan proses produksi dan distribusi secara bersamaan. Sebagai respons, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian langkah antisipatif. Presiden Prabowo mengeluarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2026, membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat pelaksanaan proyek ekonomi prioritas dan mengatasi hambatan bisnis bagi perusahaan dan investor. Pemerintah juga menyediakan kebijakan pendukung industri, melonggarkan akses bahan baku, menyesuaikan aturan impor terkait, serta memastikan kelangsungan produksi perusahaan; terus memantau subsektor industri yang paling terdampak untuk memastikan kebijakan tepat sasaran dan cepat diimplementasikan. Secara bersamaan, stabilitas makroekonomi dijadikan prioritas utama, dengan mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar, menjaga daya beli masyarakat, serta mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung sektor riil secara hati-hati. Pemerintah berharap melalui serangkaian langkah pengendalian ini, iklim usaha yang baik dapat dipertahankan dan menarik lebih banyak investasi manufaktur. Pejabat terkait menyatakan bahwa situasi global saat ini mempengaruhi manufaktur dari rantai pasok bahan baku hingga produksi, sehingga risiko rantai pasok perlu diantisipasi lebih awal, karena jika tidak, akan menular ke inflasi, nilai tukar, dan daya beli konsumen. Memperkuat fondasi manufaktur sangat penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.