Salah satu prestasi pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi pertambangan, yang telah menjadi pilar Indonesia dan berhasil meningkatkan nilai tambah dari produksi tambang mentah menjadi komoditas matang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Indonesia pada akhirnya memperoleh keuntungan berlipat ganda dari proyek hilir ini. Kini nilai ekspor nikel mencapai 34 miliar dolar AS, melonjak dari sebelumnya 33 triliun rupiah menjadi sekitar 510 triliun rupiah. Keberhasilan hilirisasi nikel dalam negeri berawal dari larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri sejak tahun 2020, yang tidak lepas dari tantangan. Kebijakan larangan ekspor ini juga menuai gangguan di dunia internasional, termasuk gugatan dari Uni Eropa (UE) terhadap kebijakan tersebut di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah, namun negara ini adalah negara berdaulat, dan kepentingan nasional adalah segalanya; pemerintah tidak bisa mengikuti perintah siapa pun. Yang terpenting saat ini adalah Indonesia telah mulai mengembangkan industri nikel menjadi ekosistem besar untuk kendaraan listrik (EV); impian untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi mulai terwujud satu per satu. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) di Indonesia, baik yang sudah beroperasi, dalam pembangunan, maupun yang direncanakan, telah mencapai total 116 unit, seperti yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM untuk Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara.
Smelter di Indonesia yang menggunakan proses pirometalurgi atau smelter yang mengolah nikel kadar tinggi (saprolit) mencapai 97 unit, dan 19 smelter lainnya menggunakan proses hidrometalurgi yang mengolah nikel kadar rendah (limonit). Hingga saat ini, total smelter yang tersedia adalah 116 unit, belum termasuk smelter terbaru. Jumlah smelter nikel kelas dua (tipe pirometalurgi) semakin besar, dengan rencana pembangunan 28 smelter baru, dan 10 smelter menggunakan proses hidrometalurgi yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Kebutuhan masing-masing adalah 130 juta ton per tahun (pirometalurgi) dan 54 juta ton per tahun (hidrometalurgi). Terdapat 44 smelter nikel pirometalurgi dan 3 smelter nikel hidrometalurgi di Indonesia. Dalam data awal tahun 2024, masih ada satu smelter nikel yang sedang dibangun. Smelter pirometalurgi yang sedang dibangun sebanyak 25 unit, dan smelter hidrometalurgi sebanyak 6 unit.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan logam nikel sekitar 50-60 juta ton. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves menyatakan bahwa dengan jumlah tersebut, sisa cadangan nikel Indonesia diperkirakan dapat bertahan selama 25-30 tahun. Namun seiring dengan dimulainya proyek smelter nikel yang sedang dibangun, sisa umur cadangan nikel diperkirakan akan berkurang menjadi 20 tahun. Sekarang masalahnya adalah kapasitas; dengan pembangunan yang membutuhkan sekitar 1 juta ton logam nikel, jika tambang hanya siap menghasilkan 1 juta ton, kapasitas bisa menurun, sehingga cadangan akan turun di bawah 20 tahun. Target mereka adalah dapat bertahan selama 20-25 tahun. Oleh karena itu, saat ini pemerintah juga berupaya mengembangkan industri pabrik daur ulang baterai kendaraan listrik, karena dari proses ini setidaknya 99% nikel dapat diekstraksi kembali. Teknologi yang mereka miliki sekarang dapat mendaur ulang 99% nikel dari baterai bekas. Morowali sudah memiliki fasilitas daur ulang baterai, dan mereka juga berencana membangun yang lain, sehingga pada akhirnya Indonesia tidak hanya akan memproduksi nikel dari pertambangan, tetapi juga dari daur ulang.
Salah satu prestasi pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi pertambangan, yang telah menjadi pilar Indonesia dan berhasil meningkatkan nilai tambah dari produksi tambang mentah menjadi komoditas matang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Indonesia pada akhirnya memperoleh keuntungan berlipat ganda dari proyek hilir ini. Kini nilai ekspor nikel mencapai 34 miliar dolar AS, melonjak dari sebelumnya 33 triliun rupiah menjadi sekitar 510 triliun rupiah. Keberhasilan hilirisasi nikel dalam negeri berawal dari larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri sejak tahun 2020, yang tidak lepas dari tantangan. Kebijakan larangan ekspor ini juga menuai gangguan di dunia internasional, termasuk gugatan dari Uni Eropa (UE) terhadap kebijakan tersebut di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah, namun negara ini adalah negara berdaulat, dan kepentingan nasional adalah segalanya; pemerintah tidak bisa mengikuti perintah siapa pun. Yang terpenting saat ini adalah Indonesia telah mulai mengembangkan industri nikel menjadi ekosistem besar untuk kendaraan listrik (EV); impian untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi mulai terwujud satu per satu. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) di Indonesia, baik yang sudah beroperasi, dalam pembangunan, maupun yang direncanakan, telah mencapai total 116 unit, seperti yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ESDM untuk Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara.
Smelter di Indonesia yang menggunakan proses pirometalurgi atau smelter yang mengolah nikel kadar tinggi (saprolit) mencapai 97 unit, dan 19 smelter lainnya menggunakan proses hidrometalurgi yang mengolah nikel kadar rendah (limonit). Hingga saat ini, total smelter yang tersedia adalah 116 unit, belum termasuk smelter terbaru. Jumlah smelter nikel kelas dua (tipe pirometalurgi) semakin besar, dengan rencana pembangunan 28 smelter baru, dan 10 smelter menggunakan proses hidrometalurgi yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Kebutuhan masing-masing adalah 130 juta ton per tahun (pirometalurgi) dan 54 juta ton per tahun (hidrometalurgi). Terdapat 44 smelter nikel pirometalurgi dan 3 smelter nikel hidrometalurgi di Indonesia. Dalam data awal tahun 2024, masih ada satu smelter nikel yang sedang dibangun. Smelter pirometalurgi yang sedang dibangun sebanyak 25 unit, dan smelter hidrometalurgi sebanyak 6 unit.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan logam nikel sekitar 50-60 juta ton. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves menyatakan bahwa dengan jumlah tersebut, sisa cadangan nikel Indonesia diperkirakan dapat bertahan selama 25-30 tahun. Namun seiring dengan dimulainya proyek smelter nikel yang sedang dibangun, sisa umur cadangan nikel diperkirakan akan berkurang menjadi 20 tahun. Sekarang masalahnya adalah kapasitas; dengan pembangunan yang membutuhkan sekitar 1 juta ton logam nikel, jika tambang hanya siap menghasilkan 1 juta ton, kapasitas bisa menurun, sehingga cadangan akan turun di bawah 20 tahun. Target mereka adalah dapat bertahan selama 20-25 tahun. Oleh karena itu, saat ini pemerintah juga berupaya mengembangkan industri pabrik daur ulang baterai kendaraan listrik, karena dari proses ini setidaknya 99% nikel dapat diekstraksi kembali. Teknologi yang mereka miliki sekarang dapat mendaur ulang 99% nikel dari baterai bekas. Morowali sudah memiliki fasilitas daur ulang baterai, dan mereka juga berencana membangun yang lain, sehingga pada akhirnya Indonesia tidak hanya akan memproduksi nikel dari pertambangan, tetapi juga dari daur ulang.
