Dalam konteks harga nikel yang masih relatif tinggi, serangkaian kebijakan baru yang diluncurkan pemerintah Indonesia, termasuk rencana pajak ekspor produk nikel, revisi harga referensi mineral, serta kemungkinan kenaikan kuota penambangan dalam rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan, diperkirakan akan menjadi faktor inti yang memengaruhi industri nikel pada tahun 2026. Sebuah laporan riset yang dirilis oleh perusahaan sekuritas Indonesia baru-baru ini menunjukkan bahwa jika harga nikel tetap tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana untuk melonggarkan secara moderat kuota rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan. Kuota tambahan diperkirakan akan diberikan pada pertengahan tahun, dengan fokus pada proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang sudah beroperasi, seperti proyek Vale di Pomala, dan proyek Sulawesi Nickel Cobalt Company milik Merdeka Battery Materials. Namun karena produksi tambang membutuhkan waktu ramp-up dan persetujuan operasional, produksi tidak akan meningkat dengan cepat. Data menunjukkan bahwa produksi aktual bijih nikel Indonesia pada tahun 2025 hanya sekitar 290–300 juta metrik ton basah, lebih rendah dari kuota yang disetujui sebesar 370 juta metrik ton basah. Dalam jangka pendek, premi bijih nikel masih akan tetap tinggi, dengan harga penawaran saat ini untuk bijih nikel saprolit dengan kadar nikel 1,6% sekitar 40 dolar AS per metrik ton.
Pemerintah juga berencana untuk menerapkan rumus perhitungan harga referensi bijih nikel yang baru, yang kemungkinan akan memasukkan elemen non-nikel seperti kobalt dan besi dalam penetapan harga, atau menaikkan faktor koreksi, yang diperkirakan akan mendorong kenaikan harga referensi mineral. Kebijakan ini berdampak terbatas pada perusahaan penambang saprolit seperti Antam dan Vale, karena harga jual pasar mereka sudah lebih tinggi dari harga referensi; sementara produsen limonit diperkirakan akan diuntungkan, terutama Merdeka Battery Materials yang menjual limonit ke pihak ketiga seperti Huayue Nickel Cobalt, akan menjadi salah satu penerima manfaat utama. Di sisi lain, rencana pajak ekspor produk nikel menjadi sentimen negatif bagi industri. Perhitungan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin persentase pajak ekspor, yang paling terkena dampak adalah Harum Energy dan Vale, diikuti oleh Merdeka Battery Materials, Trimega Bangun Persada, dan Antam.
Diperkirakan tarif pajak ekspor akan berada pada kisaran persentase satu digit rendah hingga sedang, dan kebijakan final masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Meskipun kebijakan pajak ekspor memberikan tekanan, industri nikel masih memiliki nilai investasi, karena sebagian besar ekspektasi negatif telah tercermin dalam harga saham. Merdeka Battery Materials tetap menjadi pilihan utama perusahaan sekuritas, dengan program pembelian kembali saham perusahaan, serta proyek HPAL yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang memiliki ketahanan yang kuat terhadap risiko kekurangan pasokan belerang untuk proyek tambang Indonesia. Risiko utama bagi industri berasal dari eskalasi konflik antara AS dan Iran, yang dapat mendorong kenaikan biaya energi dan belerang, serta menekan permintaan nikel global.
Dalam konteks harga nikel yang masih relatif tinggi, serangkaian kebijakan baru yang diluncurkan pemerintah Indonesia, termasuk rencana pajak ekspor produk nikel, revisi harga referensi mineral, serta kemungkinan kenaikan kuota penambangan dalam rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan, diperkirakan akan menjadi faktor inti yang memengaruhi industri nikel pada tahun 2026. Sebuah laporan riset yang dirilis oleh perusahaan sekuritas Indonesia baru-baru ini menunjukkan bahwa jika harga nikel tetap tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana untuk melonggarkan secara moderat kuota rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan. Kuota tambahan diperkirakan akan diberikan pada pertengahan tahun, dengan fokus pada proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) yang sudah beroperasi, seperti proyek Vale di Pomala, dan proyek Sulawesi Nickel Cobalt Company milik Merdeka Battery Materials. Namun karena produksi tambang membutuhkan waktu ramp-up dan persetujuan operasional, produksi tidak akan meningkat dengan cepat. Data menunjukkan bahwa produksi aktual bijih nikel Indonesia pada tahun 2025 hanya sekitar 290–300 juta metrik ton basah, lebih rendah dari kuota yang disetujui sebesar 370 juta metrik ton basah. Dalam jangka pendek, premi bijih nikel masih akan tetap tinggi, dengan harga penawaran saat ini untuk bijih nikel saprolit dengan kadar nikel 1,6% sekitar 40 dolar AS per metrik ton.
Pemerintah juga berencana untuk menerapkan rumus perhitungan harga referensi bijih nikel yang baru, yang kemungkinan akan memasukkan elemen non-nikel seperti kobalt dan besi dalam penetapan harga, atau menaikkan faktor koreksi, yang diperkirakan akan mendorong kenaikan harga referensi mineral. Kebijakan ini berdampak terbatas pada perusahaan penambang saprolit seperti Antam dan Vale, karena harga jual pasar mereka sudah lebih tinggi dari harga referensi; sementara produsen limonit diperkirakan akan diuntungkan, terutama Merdeka Battery Materials yang menjual limonit ke pihak ketiga seperti Huayue Nickel Cobalt, akan menjadi salah satu penerima manfaat utama. Di sisi lain, rencana pajak ekspor produk nikel menjadi sentimen negatif bagi industri. Perhitungan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin persentase pajak ekspor, yang paling terkena dampak adalah Harum Energy dan Vale, diikuti oleh Merdeka Battery Materials, Trimega Bangun Persada, dan Antam.
Diperkirakan tarif pajak ekspor akan berada pada kisaran persentase satu digit rendah hingga sedang, dan kebijakan final masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Meskipun kebijakan pajak ekspor memberikan tekanan, industri nikel masih memiliki nilai investasi, karena sebagian besar ekspektasi negatif telah tercermin dalam harga saham. Merdeka Battery Materials tetap menjadi pilihan utama perusahaan sekuritas, dengan program pembelian kembali saham perusahaan, serta proyek HPAL yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), yang memiliki ketahanan yang kuat terhadap risiko kekurangan pasokan belerang untuk proyek tambang Indonesia. Risiko utama bagi industri berasal dari eskalasi konflik antara AS dan Iran, yang dapat mendorong kenaikan biaya energi dan belerang, serta menekan permintaan nikel global.
