Sumber data artikel: ANTARA, Pidato APBN 2025 Presiden Jokowi Alih bahasa: Qiandao Enterprise Services Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat, 16 Agustus, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2025. Anggaran ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan baru periode 2024-2029 dan mengingatkan mereka akan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh gejolak ekonomi global bagi Indonesia. Berdasarkan data anggaran dari Sekretariat Presiden Indonesia, anggaran pemerintah mencakup dua bagian utama: pendapatan dan belanja: Total pendapatan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari:
  1. Pendapatan pajak: Rp2.490,9 triliun
  2. Pendapatan negara bukan pajak: Rp505,4 triliun
  3. Pendapatan hibah: Rp0,6 triliun
Total belanja sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri dari:
  1. Belanja pemerintah pusat: Rp2.693,2 triliun
  2. Transfer ke daerah: Rp919,9 triliun
Defisit anggaran total sebesar Rp616,2 triliun, yang berarti belanja lebih besar dari pendapatan, defisit sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Presiden Jokowi menekankan pentingnya anggaran dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. Beliau menyatakan bahwa APBN 2025 adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan, dengan memperkuat kesinambungan program antara pemerintah saat ini dan pemerintah masa depan, memastikan kelanjutan dan implementasi kebijakan unggulan. Selain itu, asumsi dasar makroekonomi Indonesia tahun 2024 meliputi:
  1. Pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan PDB diperkirakan sebesar 5,2%
  2. Inflasi: Tingkat harga umum diperkirakan naik 2,5%
  3. Nilai tukar: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan Rp16.100
  4. Imbal hasil obligasi 10 tahun: Suku bunga obligasi 10 tahun diperkirakan 7,1%
  5. Harga minyak mentah: Harga minyak mentah di pasar internasional diperkirakan $82 per barel
  6. Produksi minyak mentah: Produksi minyak mentah Indonesia diperkirakan 600.000 barel per hari
  7. Produksi gas alam: Produksi gas alam diperkirakan 1.005 juta barel setara minyak per hari
Strategi ekonomi pemerintah Indonesia meliputi:
  1. Meningkatkan lapangan kerja melalui berbagai langkah untuk menurunkan tingkat pengangguran
  2. Memperkuat basis ekonomi dengan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
  3. Mengambil langkah untuk menstabilkan harga dan mengendalikan tingkat inflasi
  4. Meningkatkan akses pembiayaan sosial sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh dukungan dana
  5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan seperti insentif pajak
  6. Membantu kelompok rentan memperbaiki kondisi hidup melalui program bantuan sosial
  7. Merespons perubahan pasar uang global secara tepat waktu untuk menjaga stabilitas ekonomi
  8. Mendorong pembangunan yang merata antar daerah melalui kebijakan untuk mengurangi kesenjangan regional
Peluncuran APBN Indonesia tidak hanya memberikan kerangka fiskal yang jelas bagi pemerintahan masa depan, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan ekonomi Indonesia. Melalui strategi ekonomi dan kebijakan yang dirancang dengan cermat, Indonesia diharapkan dapat tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global dan mencapai kemakmuran serta pembangunan jangka panjang.