政策信息
查看 政策信息 分类下的新闻资讯、行业观察与政策动态。
Indonesia Rencanakan Larangan Penjualan Mobil Bensin pada 2045
Pemerintah berencana meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dengan harga yang semakin terjangkau. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), kendaraan tradisional ini akan dibatasi karena penghentian penjualan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan ...
Indonesia Cabut Larangan Ekspor Pasir Laut yang Berlangsung Selama Dua Puluh Tahun
Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut larangan ekspor pasir laut, meskipun ekspor ini telah dilarang sejak 20 tahun lalu. Kebijakan ekspor pasir laut mulai berlaku setelah Menteri Perdagangan menerbitkan revisi dua peraturan baru, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah...
Kementerian ESDM Kurangi Kuota Subsidi BBM Tahun Depan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi kuota BBM bersubsidi tahun 2025, sebelumnya dalam APBN 2024 pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 19,58 juta kiloliter. Namun kuota tahun depan hanya 19,41 juta kiloliter, bahan bakar bersubsidi yang dim...
Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Indonesia
Sebagian besar orang Indonesia tahu bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah setiap tahun melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pada dasarnya ada dua jenis pungutan resmi yang berbeda, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang masing-masing mem...
Indonesia Berencana Menambah Empat Kawasan Ekonomi Khusus Baru
Pembentukan kawasan ekonomi khusus merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi. Sekretaris Jenderal Sementara Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia akan segera menambah 4 kawasan ekonomi khusus baru dengan tota...
Perusahaan Asing yang Berinvestasi di IKN Tidak Perlu Membayar Kompensasi Tenaga Kerja Asing
Presiden Jokowi mengizinkan pengusaha yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan atas perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas pe...
Perencanaan APBN 2025 Indonesia
Sumber data artikel: ANTARA, Pidato APBN 2025 Presiden Jokowi Alih bahasa: Qiandao Enterprise Services Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat, 16 Agustus, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2025. Anggaran ini bertujuan un...
Presiden Jokowi Setujui Pembentukan Empat Kawasan Ekonomi Khusus Baru di Indonesia
Empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang diusulkan oleh pelaku bisnis tahun ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Keempat KEK tersebut adalah Edutek Medika Internasional Banten di Bumi Serpong Damai (BSD), Nipa di Kepulauan Riau, Kawasan Wisata Kesehatan Int...
Menteri Perdagangan Indonesia: Satgas Impor Ilegal Tidak Menargetkan Pedagang Biasa
Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan bahwa fokus pengawasan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan barang impor ilegal yang berlaku untuk prosedur tata niaga impor adalah pada importir dan/atau distributor barang ilegal, bukan pada pengecer atau pedagang di pusat perbelanjaan. Na...
Menteri Perdagangan: Satgas Fokus pada Grosir Besar dan Importir
Menteri Perdagangan (Mendag) menyatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) pengawasan barang impor ilegal tidak menargetkan pengecer, melainkan akan fokus mengawasi aktivitas importir, distributor, atau pedagang grosir dari tujuh jenis barang yang diawasi. Ketujuh barang tersebut ada...
Kebijakan Pemberantasan Barang Impor Ilegal di Indonesia Akan Berlangsung Setidaknya Satu Tahun
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa satuan tugas khusus pemantauan impor ilegal berlaku selama satu tahun, dan jika diperlukan, pemerintah dapat memperpanjang masa kerja serta menambahkan lebih ban...
Kata Bos: Penertiban Impor Ilegal Indonesia akan Berlangsung Selama Enam Bulan
Breaking News, 19 Juli, Menteri Hasan mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Penertiban Barang Impor Ilegal, berlaku mulai 18 Juli hingga 31 Desember 2024. Tampaknya operasi penertiban akan berlangsung sekitar setengah tahun, membuat para pengusaha perdagangan dan e-comme...