政策信息
查看 政策信息 分类下的新闻资讯、行业观察与政策动态。
Indonesia Rencanakan Larangan Penjualan Mobil Bensin pada 2045
Pemerintah berencana meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dengan harga yang semakin terjangkau. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), kendaraan tradisional ini akan dibatasi karena penghentian penjualan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan ...
Indonesia Cabut Larangan Ekspor Pasir Laut yang Berlangsung Selama Dua Puluh Tahun
Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut larangan ekspor pasir laut, meskipun ekspor ini telah dilarang sejak 20 tahun lalu. Kebijakan ekspor pasir laut mulai berlaku setelah Menteri Perdagangan menerbitkan revisi dua peraturan baru, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah...
Kementerian ESDM Kurangi Kuota Subsidi BBM Tahun Depan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengurangi kuota BBM bersubsidi tahun 2025, sebelumnya dalam APBN 2024 pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 19,58 juta kiloliter. Namun kuota tahun depan hanya 19,41 juta kiloliter, bahan bakar bersubsidi yang dim...
Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Indonesia
Sebagian besar orang Indonesia tahu bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah setiap tahun melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pada dasarnya ada dua jenis pungutan resmi yang berbeda, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang masing-masing mem...
Indonesia Berencana Menambah Empat Kawasan Ekonomi Khusus Baru
Pembentukan kawasan ekonomi khusus merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi. Sekretaris Jenderal Sementara Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia baru-baru ini menyatakan bahwa Indonesia akan segera menambah 4 kawasan ekonomi khusus baru dengan tota...
Perusahaan Asing yang Berinvestasi di IKN Tidak Perlu Membayar Kompensasi Tenaga Kerja Asing
Presiden Jokowi mengizinkan pengusaha yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan atas perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas pe...
Perencanaan APBN 2025 Indonesia
Sumber data artikel: ANTARA, Pidato APBN 2025 Presiden Jokowi Alih bahasa: Qiandao Enterprise Services Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Jumat, 16 Agustus, mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2025. Anggaran ini bertujuan un...
Presiden Jokowi Setujui Pembentukan Empat Kawasan Ekonomi Khusus Baru di Indonesia
Empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang diusulkan oleh pelaku bisnis tahun ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Keempat KEK tersebut adalah Edutek Medika Internasional Banten di Bumi Serpong Damai (BSD), Nipa di Kepulauan Riau, Kawasan Wisata Kesehatan Int...
Indonesian Trade Minister Says Illegal Import Task Force Does Not Target Ordinary Merchants
The Minister of Trade (Mendag) confirmed that the Illegal Imported Goods Supervision Task Force (Satgas), which applies to import trade procedures, focuses on importers and/or distributors of illegal goods, not on retailers or traders in shopping centers. However, the task for...
Trade Minister Says Task Force Focuses on Major Wholesalers and Importers
The Minister of Trade (Mendag) stated that the special task force (Satgas) for supervising illegal imported goods is not targeting retailers. Instead, it will focus on monitoring the activities of importers, distributors, or wholesalers of seven regulated commodities. These se...
Indonesia's Crackdown on Illegal Imported Goods Policy to Last at Least One Year
The Director of Consumer Protection and Orderly Business (PKTN) at the Ministry of Trade (Kemendag) stated that the special task force monitoring illegal imports is valid for one year. If necessary, the government can extend the working period and add more products. The task f...
Boss Says: Indonesia's Crackdown on Illegal Imports Will Last Six Months
Breaking news: On July 19, Indonesian Minister Hasan officially announced the establishment of a special task force to crack down on illegal imported goods, effective from July 18 until December 31, 2024. It appears the crackdown will last for about six months, causing many en...